Detil Berita
Posted On : 31-10-2012

WNA Dihimbau Segera Mengurus SKTT

Humas - Pemerintah Kota Surabaya mulai mensosialisasikan aturan terkait denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dan pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing. Informasi tersebut disampaikan Asisten I Sekkota Hadisiswanto Anwar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya (Dispenduk Capil) Suharto Wardoyo di Ruang Sidang Walikota, Rabu (31/10).

Di hadapan puluhan perwakilan konsulat negara-negara sahabat dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing, Kadispenduk Capil menjelaskan, bagi orang asing pemegang kartu izin tinggal sementara (KITAS) wajib melaporkan status kependudukannya untuk memperoleh SKTT. Ini juga berlaku bagi mereka (orang asing,Red) yang pindah datang dari luar negeri maupun dari luar kota Surabaya.

Bagi pemegang KITAS yang pindah datang dari luar negeri, pelaporannya paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal diterbitkannya KITAS. Sedangkan orang asing yang dari luar kota selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari kota asal. “Sanksi administrasi bagi yang terlambat sebesar Rp 2 juta. Kalau sebelumnya memang masih diberikan toleransi tidak ada denda, namun per 1 Januari 2013 denda resmi berlaku,” kata Suharto yang akrab disapa Anang.

Ia menambahkan, dasar hukumnya yakni UU No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perda No. 5/2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perwali No.75/2011 yang perubahaannya telah diatur dalam Perwali No.28/2012.

Untuk proses pengurusan SKTT, pemohon bisa datang langsung ke Kantor Dispenduk Capil, Jl Manyar Kertoarjo 6 Surabaya dengan membawa fotocopy dokumen keimigrasian dengan menunjukkan aslinya (KITAS, paspor, dan buku pengawasan orang asing), fotocopy surat keterangan lapor diri (SKLD) dari kepolisian, surat pengantar dari RT/RW setempat dengan mengetahui Lurah, serta sejumlah dokumen lainnya.

Pengurusan SKTT dikenai retribusi Rp 25 ribu. Proses penyelesaiannya memakan waktu 7 hari kerja. “Masa berlaku SKTT disesuaikan dengan masa berlakunya KITAS. Informasi selengkapnya terkait mekanisme dan persyaratan dapat dilihat di website dispendukcapil.surabaya.go.id,” terang Anang.

Mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini mengungkapkan, saat ini tercatat 127 warga asing yang mengantongi SKTT Surabaya. Diperkirakan masih 200 lebih orang asing masih belum memiliki SKTT. Sedangkan, untuk pemegang kartu izin tinggal tetap (KITAP) baru 20 orang yang sudah punya KK dan KTP untuk orang asing.

Anang mengatakan pihaknya membuka layanan SKTT bagi warga asing di Balai Kota selama dua hari, yakni pada tanggal 31 Oktober dan 1 November. Menyusul, pada 5-8 November mendatang pelayanan juga hadir di Taman Bungkul. “Diharapkan, para pemegang KITAS dan KITAP yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Surabaya segera mengurus dokumen kependudukan,” pungkasnya.

Sementara Asisten I Sekkota Hadisiswanto Anwar mengatakan, diperlukan penyamaan persepsi dan pemahaman yang sama terkait penerapan kebijakan ini. Untuk itu, pihaknya segera menggelar sosialisasi. “Ini semua dalam rangka pemantauan terhadap kegiatan dan aktifitas warga asing yang ada di Surabaya. Agar segala sesuatunya lebih terdata dengan jelas,” katanya.(jf)


Kembali
GAPURA FLIPPING BOOK >>>
AGENDA >>>
Calendar of Events
INFO MASYARAKAT >>>
WEB STATISTIK >>>
Untitled Document
Online : Untitled Document 9
Total Hits : Untitled Document 286502 Hits
Hari Ini : 4091
Kemarin : 870
Bulan Ini : 100880
Tahun Ini : 470743
Total : 2077357