Penanganan Banjir di Kota Surabaya Gunakan Skala Prioritas

Bangga Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggunakan skala prioritas dalam menangani permasalahan banjir. Caranya yakni dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu kawasan-kawasan yang sering menjadi langganan banjir. Salah satunya seperti di kawasan Benowo yang berdekatan dengan Kali Lamong.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, langkah itu ditempuh agar program pembangunan lainnya di Kota Surabaya juga bisa berjalan.

“Kalau mayoritas anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya,” kata Eri, Jum’at (04/10/2019).

Eri mengungkapkan, lima tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran penanganan banjir terbesar dari pemerintah pusat. Namun saat ini, pihaknya tidak lagi menerima bantuan itu, sehingga Pemkot Surabaya harus punya skala prioritas. Sebab, semua masalah banjir penyebabnya bukan terletak pada saluran utamanya. Apalagi, banyak laporan banjir yang datang dari masyarakat yang berada di kawasan perumahan.

“Setelah saya turun ke lapangan, persoalannya adalah lebar saluran. Mestinya mereka punya kewajiban membuat saluran. Tapi setelah saya lihat salurannya hanya 10-20 cm,” ujarnya.

Maka dari itu, Eri menyebut, pihaknya sepakat dengan DPRD Surabaya bahwa untuk menyelesaikan banjir ada sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakat. Eri mencontohkan, misalnya saluran yang berada di kawasan perkampungan. Di kawasan itu, masyarakat yang memiliki persil mempunyai kewajiban untuk membuat saluran pembuangan.

“Kalau perumahan masih ada tanggung jawabnya kan ada site plan. Tapi kalau yang punya tanah-tanah, kemudian dibangun bagaimana kemudian mengkoneksikan saluran,” katanya.

Ia mencontohkan seperti kondisi di Medokan Ayu, saluran air yang ada tak terkoneksi dengan saluran utamanya. Apalagi, berupa tanah kavling, kemudian bangunannya juga tidak rata. “Ini yang harus kita carikan solusi, bagaimana masyarakat tetap bisa membangun, tapi punya kewajiban membuat saluran yang terkoneksi dengan saluran tersiernya,” jelasnya.

Diketahui, anggaran penanganan banjir di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUPMB) Kota Surabaya. Jumlah anggaran untuk mengatasi masalah banjir dan program kegiatan lainnya saat ini sekitar Rp 1,2 triliun. (*)